Kepompong Ekonomi Syari’ah

“Mengindahkan Ekonomi Yang Bersyari’ahkan Islam”

Mendorong Ekonomi Umat

Posted by kesuinjkt pada 20 Maret 2009

Di Indonesia, konsep lembaga keuangan Islam seperti Baitul Maal di masa kejayaan Islam, kini mulai diterapkan. Berkembangnya lembaga keuangan Islam di tanah air, banyak dipengaruhi oleh perkembangan bank-bank syari’ah di negara-negara Islam.

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengani bank syari’ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja, M. Dawam Raharjo, AM. Saefuddin, M. Amin Aziz, dan kawan-kawan. Beberapa uji coba dalam skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil (BT) Teknosa di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Namun sayangnya, kedua lembaga BT tersebut tidak dapat bertahan lama sebelum sempat berkembang.

Perkembangan lembaga keuangan Islam di tanah air mendapat pijakan setelah adanya regulasi sektor perbankan tahun 1983. Karena sejak saat itu, sektor perbankan nasional diberi keleluasaan, penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus).

Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan lembaga keuangan Islam dalam skala yang lebih besar di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam di Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Jakarta pada bulan dan tahun yang sama. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Bank syari’ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Mu’amalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syari’ah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syari’ah di Indonesia, kemudian pada tahun 1999 jumlahnya meningkat menjadi 3 unit. Pada tahun 2000, bank syari’ah maupun bank bank konvensional yang membuka Usaha Unit Syari’ah (UUS) telah meningkat menjadi 6 (enam) unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah) sudah mencapai ratusan unit. Kini, jumlahnya sudah mencapai 30 unit bank syari’ah dengan lebih dari 700 kantor cabang serta ribuan BPRS dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Penggabungan Dua Konsep

Berkembangnya bank syari’ah dan BPRS, juga mendorong tumbuhnya lagi keuangan Islam dalam skala yang relatif terbatas seperti pada pada awal periode 1980-an. Namun, berbeda dengan Baitul Maal di masa kejayaan Islam dulu, lembaga keuangan Islam dalam skala terbatas yang berkembang di Indonesia memadukan dua konsep, yaitu konsep Baitul Maal dan Baitut Tamwil (BMT).

Baitul Maal merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non-komersial. Sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, sumbangan dan lain sebagainya. Adapun penyalurannya dialokasikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq), yaitu fakir, miskin, mualaf, orang yang berjihad di jalan Allah, ghorimin (berutang), ibnu sabil, hamba sahaya dan amil.

Sedangkan Baitut Tamwil merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dananya berasal dari simpanan (tabungan), deposito, saham dan lain sebagainya. Alokasi dananya adalah kepada pembiayaan-pembiayaan dan investasi.

Dengan menggabungkan dua konsep ini, sebagian keuntungan Baitut Tamwil, baik dari lembaga ataupun anggota yang sudah nisab, mengalir ke kas Baitul Maal. Sedangkan kelebihan dana di Baitul Maal dapat disimpan di Baitut Tamwil. Hal ini jelas akan memperbesar aset Baitut Tamwil sekaligus memperkuat likuiditasnya.

Mendorong Ekonomi Umat

Lembaga perbankan Islam di tanah air diwujudkan dalam bentuk Bank Syari’ah, Unit Usaha Syari’ah (UUS), maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). Ciri khas lembaga perbankan Islam adalah bahwa sistem operasinya didasarkan pada syari’ah Islam (al-Qur’an dan al-Hadits). Ini berarti, operasi perbankan mengikuti sistem ekonomi menurut al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW. Dengan demikian, sistem operasinya bersih dari berbagai praktik bunga (riba), judi (maysir) dan gharar, serta bersih dari berbagai usaha yang diharamkan.

Sesuai dengan ciri khas yang dimilikinya, keberadaan sistem keuangan dan perbankan Islam ditujukan untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada komunitas-komunitas Muslim, begitu juga kepada komunitas non-Muslim. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosioekonomi Islam yang utama.

Namun, ada sebagian orang beranggapan bahwa operasi lembaga perbankan Islam hanyalah penukaran nama dari lembaga perbankan konvensional. Menurut Didin Hafidhuddin, pakar ekonomi Islam, pandangan ini sangat keliru sebab keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Perbankan konvensional menggunakan bunga yang diketahui dan ditetapkan sebelumnya. Sementara perbankan syari’ah memakai sistem mudharabah, yang diketahui besarnya setelah berusaha dan pengembalian bagi hasil dilihat kepada besanya keuntungan bisnis nasabah.

Yang dari semua ini, keberadaan lembaga perbankan Islam ini haruslah menyejahterakan melalui kesempatan kerja penuh, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan, serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.

“Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim merupakan potensi besar untuk membangun ekonomi umat. Namun, potensi umat yang sangat besar ini belum tergali secara optimal. Karena itu, kekuatan ekonomi Islam yang tangguh mesti ditumbuhkan dari umat sendiri,” kata Didin Hafidhuddin.

Terlebih lagi, saat ini Indonesia sedang menghadapi kendala perekonomian sebagai dampak dari krisis global. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya adalah melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk melakukan investasi dan penghimpunan dana masyarakat untuk pembangunan nasional yang kini sedang berjalan.

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Utama Bank Mu’amalat Indonesia (BMI), A. Riawan Amin. Menurutnya, ekonomi syari’ah sangat prospek dalam mengatasi problem ekonomi bangsa. “Ekonomi syari’ah bukan hanya sebagai alternatif, tetapi menjadi solusi dalam mengatasi krisis global,” jelasnya.

Karena itu, kehadiran bank syari’ah dan BPRS sebetulnya dapat membantu mengatasi kendala yang kini tengah dihadapi oleh perekonomian nasional. Misalnya, membendung laju inflasi melalui kebijakan uang yang ketat, karena bank-bank syari’ah sejak awal menerapkan secara selektif penyaluran kreditnya, bahkan disertai dengan bimbingan kepada nasabah peminjam.

Sementara itu, seistem bagi hasil yang diterapkan bank syari’ah dan BPRS akan lebih meringankan nasabah dari tuntutan bayaran bunga yang memberatkan. Sekaligus sistem bagi hasil akan menekan inflasi. Dengan dihilangkannya sistem bunga, tekanan biaya inflasi yang biasa terjadi pada bank konvensional telah dihilangkan. Dihapusnya praktik membungakan uang, akan mendorong orang melakukan investasi langsung berupa pembiayaan proyek dan perdagangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: